Sumut//fokustimetv.com
Batu Bara_Guna mewujudkan pembangunan dapat dimulai tepat waktunya dan kegiatan perlunya di bahas penting untuk perekonomian masyarakat Batu Bara semangkin maju dan berkembang, F PDIP di sampaikan Jalasmar Sitinjak tekan pemerintah Kabupaten Batu Bara segera tindak lanjuti kebijakan nya.

Hal ini disampaikan oleh dan pada pandangan umum F.PDI Perjuangan pada rapat paripurna DPRD kabupaten Batubara pada , Selasa 18/8/2026 atas penyampaian dokumen rencana kebijakan umum APBD dan flapon anggaran sementara (KUA-PPAS) R.APBD TA 2027 .
Kegiatan berlangsung sekitar pukul 11.00 wib di ruangan rapat paripurna DPRD kecamatan lima puluh. Hadir dalam kegiatan Wakil ketua DPRD Rodial ,Bupati Batu 3yang diwakili Setdakab Rusian Heri,S.Sos ,M.AP ,Plt Sekretaris DPRD di wakili oleh Herryawan ,ST , M.si , seluruh anggota DPRD kabupaten Batu Bara dan para OPD dan unsur forkopimda kabupaten Batubara.

Sementara dari fraksi Gerinda yang di bacakan oleh Muhammad Safi’i ” bahwa rancangan KUA – PPAS R.APBD TA 2027 merupakan bagian penting arah pembangunan kabupaten Batubara harus di bahas secara yang berkepentingan dengan masyarakat. Dan pada prinsipnya fraksi Gerinda mendukung bgitu pula fraksi PKS, kami tetap akan menjalakan fungsi fungsional DPRD.
Dalam kesempatan yang sama di ruang rapat paripurna fraksi PAN ,” diharapakan penyusunan dan pembahasan KUA – PPAS R.APBD TA 2027 dapat dilakukan secara transparan dan mengedepankan kepetingan masyarakat dan segera selesaikan problem yang ada di tengah masyarakat luas hal ini merupakan upaya nyata dalam pembangunan kabupaten Batubara.

Fraksi KPN tegas menyatakan bahwa” Penyampaian Nota KUA-PPAS R.APBD TA 2027 ” siap ntuk membahas secara kongkrit bersama badan anggaran DPRD dan tim anggaran daerah (TAPD) di harapkan pembahasan kedepan secara konstruktif an dapat diselesaikan tepat waktu ” Ucap Suriadi,SH .
Terakhir panadangan umum dari fraksi KDRI , ” fraksi KDRI meminta rekomendasi dari Pansus PAD untuk segera ditinjak lanjuti untuk menaikan target perolehan PAD dalam APBD TA 2026 minimal 27 miliyar atau lebih dan memberikan tindakan tegas dan terukur sesuai regulasi yang ada .

Masih fraksi KDRI ” Kepada Pemkab agar segera membentuk Tim atau Satuan Tugas optimalisasi PAD dari seluruh potensi PAD khusunya terhadap perusahaan yang ada di kabupaten Batubara. Genjot PAD melalui pengawasan perusahaan dan optimalisasi Aset/ BUMD , efesiensi yang tepat sasaran alihkan ke infrastruktur,kesehatan dan pendidikan .
Terus lanjutkan orogram prioritas terukur dengan indikator kenerja jelas per OPD terakhir untuk transparansi anggaran dalam pelaksanaan anggaran TA 2027 . Setelah mempertimbangkan hal di atas fraksi KDRI menerima rancangan KUA – PPAS R.APBD TA 2027 dan dibahas lebih lanjut di tingkat komisi di tangkat banggar dengan catatan harus di sempurnakan .”Tegas Rohadi ,SP (gt)


